Pada saat Mahkamah Konstitusi RI membatalkan UU no. 7 tahun 2004 yang dituduh memicu privatisasi sumber daya air, kota paris ibu kota perancis ternyata sudah lima tahun lalu membatalkan privatisasinya.

Perusahaan Air bersih milik pemerintah kota Paris bernama Compagnie Generale des Eaux itu sudah beroperasi sejak tahun 1850. Tahun 1984, layanan distribusi diserahkan kepada dua perusahaan swasta. Mirip dengan keadaan yang sedang berlangsung di Jakarta , belahan kota Paris di sisi kiri Sungai Seine dipercayakan tata kelola distribusi nya kepada anak perusahaan grup Suez, dan distribusi air untuk sisi kanan diurus anak perusahaan Veolia. Privatisasi berjangka 25 tahun. Sedangkan Jakarta mirip dengan ibu kota negara Perancis, wilayah sisi kiri sungai ciliwung di urus Palyja(asal Perancis) dan sisi kanan oleh Aetra Air Jakarta(dulu Thames PAM Jaya asal inggris).

Di Paris , Sebelum 1984 layanan komersial dilaksanakan oleh Compagnie Generale des Eaux (CGE). Tapi setelah privatisasi layanan distribusi, kedua perusahaan distribusi dari dua grup besar pemain industri air tersebut mengsubkontrakan layanan penagihan kepada perusahaan GIE,yang sengaja dibentuk.

Tahun 1987, produksi dan transportasi air juga di privatisasi. Perusahaan semipublik bernama SAGEP, yang sengaja di bentuk dengan saham mayoritas(70persen) milik pemerintah kota menjadi pengelolanya. Perusahaan ini juga bertugas memonitor dan mengawasi kedua perusahaan swasta yang diberi konsesi distribusi air.

Akibatnya privatisasi pengelolaan air bersih Paris sangat merugikan pemerintahan kota dan pelanggan, para pengusaha swasta mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menaikan harga air 4,6 kali. Dengan dalih bahwa diperlukan dana besar untuk investasi. Padahal, investasi yang di maksudkan tidak cukup kuat untuk mendasari kenaikan tarif sebesar itu.

Bertrand Delanoe memanfaatkan kondisi yang runyam itu dengan menjadikan hal tersebut bahan kampanye pemilihan dia kembali menjadi Wali Kota Paris. Dia menjanjikan bahwa pengelolaan air di Paris akan diambil alih oleh pemerintah kota. Ia menjanjikan bahwa layanan air, mulai dari produksi hingga distribusi akan diserahkan kepada sebuah perusahaan publik.


Perusahaan Publik Tunggal

Setelah Bertrand terpilih kembali menjadi walikota ia berhasil mewujudkan janjinya pada tanggal 1 Januari 2010, layanan air bersih di Paris beralih ketangan operator publik tunggal Eau de Paris. Penghematan Tahunan total sebagai hasil reformasi itu berkisar antara 35 juta hinga 40 juta euro. Dengna operator tunggal, banyak pekerjaan yang dulu tumpang tindih dibenahi. Karyawan yang berasal dari tiga operator sebelumnya bersinergi sehingga meningkatkan produktivitas.

Pendek kata, perusahaan publik tunggal itu memeperlihatkan performa yang lebih efisien, efektif, produktif dengan mutu pekerjaan yang meningkat. Kini, seluruh proses pekerjaan dapat dilacak kembali mulai dari aliran air dari IPA hingga ke keran pelanggan.